KIMINFOSIGAP - Target zero pengangguran pada 2029 ternyata bukan omon-omon. Jauh sebelum Rapat Evaluasi Implementasi Penyaluran Tenaga Kerja, Rabu (12/11/2025), Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang telah menyusun pelbagai langkah strategis. Poin penting dalam kebijakan ini adalah memastikan perekrutan tenaga kerja menjadi lebih transparan, adil, dan sesuai kebutuhan industri di Kota Taman  Wakil Walikota Bontang Agus Haris, menjelaskan upaya pembenahan sistem penyaluran tenaga kerja telah dimulai sejak Rabu (16/4/2025). Saat itu, Pemkot Bontang mengundang seluruh perusahaan untuk menyepakati perubahan pola rekrutmen tenaga kerja 2026 mendatang. “Pada 16 April kami sudah mengundang semua perusahaan untuk membahas perubahan sistem perekrutan. Tujuannya agar proses penyaluran tenaga kerja tidak lewat orang dalam,” ujarnya, Jumat (14/11/2025). 

Kata Agus Haris, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bontang diminta memastikan seluruh pencari kerja yang ingin bekerja harus memiliki kartu kuning (AK1) sebagai data resmi. Kedua, seluruh perusahaan diminta secara rutin mengirimkan data kebutuhan tenaga kerja ke Disnaker Kota Bontang. “Setelah pertemuan itu digelar lah Jobfair di bulan Juni,” ucapnya. Ketiga, Juni 2025, Pemkot Bontang menyurati seluruh perusahaan agar mempercepat penyampaian daftar kebutuhan jabatan. “Langkah ini penting agar Pemkot Bontang dapat menyiapkan SDM (sumber daya manusia, Red.) sesuai permintaan pasar kerja,” ungkapnya.