WAWALI BONTANG TARGETKAN ANGKA STUNTING TURUN PADA 2026

  • Dec 24, 2025
  • INFO SIGAP
  • DATA STUNTING

KIMINFOSIGAP - Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris minta tahun 2026 angka stunting turun, dalam Rapat Koordinasi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kota Bontang, Selasa (23/12/2025).

Forum yang digelar di Auditorium 3 Dimensi, Jalan Awang Long, itu menyoroti capaian penurunan stunting sekaligus mengingatkan risiko stagnasi bila kerja lintas sektor tidak diperkuat hingga tingkat paling bawah.

Menurutnya, penurunan stunting tidak boleh hanya dibaca sebagai capaian statistik, melainkan harus diterjemahkan menjadi perubahan nyata di lapangan.

“Penurunan stunting bukan hanya target pemerintah daerah, tetapi bagian menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Berdasarkan data terbaru, angka stunting Kota Bontang berada di kisaran 14,3 hingga 15,7 persen. Dalam rapat koordinasi tersebut, disepakati target penurunan stunting menjadi 12,5 persen pada 2026, dengan evaluasi berkala setiap semester sebagai tolok ukur konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Ia mengingatkan stunting merupakan persoalan multidimensi yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan intervensi kesehatan.

Faktor kemiskinan, sanitasi, pendidikan, hingga praktik pernikahan dini masih menjadi tantangan struktural yang membutuhkan penanganan lintas sektor secara konsisten.

Ia menyoroti pentingnya pendekatan berbasis wilayah yang didukung data akurat hingga tingkat kelurahan dan RT. Tanpa basis data yang rinci, intervensi berisiko tidak tepat sasaran dan hanya bersifat administratif.

Pendataan kelompok sasaran, seperti bayi usia 0–5 tahun, ibu hamil, ibu menyusui, serta keluarga berisiko stunting, dinilai harus disertai pendampingan intensif, khususnya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Tanpa data yang detail dan pendampingan yang konsisten, upaya percepatan penurunan stunting tidak akan berjalan optimal,” sambungnya.

Ia menegaskan, pencegahan stunting adalah tanggung jawab bersama seluruh OPD dan tokoh masyarakat.

Pasalnya, persoalan ini berkaitan luas dengan kemiskinan, sanitasi, pendidikan, hingga praktik pernikahan dini.