Di tengah tantangan fiskal daerah akibat penurunan transfer pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus memutar otak untuk mengamankan pundi-pundi pendapatan daerah. Salah satu fokus utama saat ini adalah optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang masih menyisakan pekerjaan rumah cukup besar.

Hal ini terungkap dalam Rapat Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah yang digelar di Kantor UPTD PPRD Bapenda Kaltim Wilayah Bontang, Selasa (25/11/2025). Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris, hadir langsung membuka pertemuan strategis tersebut.

Dikutip dari unggahan resmi Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Kota Bontang di Instagram, dalam suasana diskusi yang hangat, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Wilayah Bontang, Indun Salbiah Ningsih, membuka data riil di lapangan.

Meski realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah melampaui target hingga 144,47 persen (Rp27,82 miliar), namun kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih menjadi tantangan.

“Kami masih menghadapi piutang PKB sekitar Rp29,45 miliar, termasuk piutang pribadi dan perusahaan. Inilah yang harus diselesaikan melalui pengawasan dan pemutakhiran data yang lebih akurat,” ungkap Indun.

Merespons hal tersebut, Wakil Walikota Agus Haris menekankan, kunci penyelesaian masalah ini ada pada integrasi data. Ia menyinggung perkembangan implementasi Sistem Satu Data Indonesia di Bontang yang kini mulai diterapkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang.

“Dengan integrasi data, kita berharap pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat, termasuk dalam pengelolaan PKB dan bagi hasil pajak,” jelasnya.

Agus Haris menyadari, optimalisasi pendapatan ini sangat krusial. Dana yang terkumpul akan kembali diputar untuk membiayai program prioritas yang dinanti masyarakat, seperti penanganan banjir. Oleh karena itu, ia mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara Pemkot, Polres Bontang, dan Bankaltimtara dalam melayani masyarakat.

“Terima kasih atas dukungan dan pelayanan yang selalu diberikan. Kolaborasi seperti ini sangat diperlukan untuk memperkuat kinerja pemerintah daerah,” terangnya.