Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang selama ini menjadi penopang kesejahteraan Aparatur Sipil Negara alias ASN Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) terancam dipangkas mulai 2027. Bukan karena kebijakan lokal semata, melainkan imbas aturan baru yang membatasi struktur belanja daerah.

Di tengah situasi itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memilih tidak tinggal diam. Ia mencari celah. Mencari jalan agar TPP tidak hilang begitu saja.

Masalahnya berakar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Aturan tersebut membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.

Sementara proyeksi APBD Kota Bontang pada 2027 diperkirakan hanya sekitar Rp1,5 triliun. Di sisi lain, kebutuhan belanja pegawai justru mencapai Rp650 miliar.

Artinya, porsi belanja pegawai menyentuh sekitar 45 persen—jauh melampaui batas yang ditentukan. Jika mengikuti aturan secara kaku, maka salah satu konsekuensinya adalah pemangkasan TPP hingga Rp200 miliar.

“Dalam forum APEKSI usulan ini akan disampaikan. Kami berjuang agar TPP ASN tidak dipotong,” ujar Neni.

Solusi yang ditawarkan adalah mengubah skema penganggaran. TPP diusulkan tidak lagi masuk dalam belanja pegawai, melainkan dialihkan ke pos belanja barang dan jasa.

Langkah ini akan dibawa ke forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk diperjuangkan bersama daerah lain yang menghadapi persoalan serupa.

Namun setiap solusi selalu datang dengan konsekuensi. Jika TPP dialihkan ke pos belanja barang dan jasa, maka ruang anggaran untuk program lain di sektor tersebut akan menyempit. Pengadaan barang, proyek, hingga kegiatan layanan publik berpotensi terdampak.

Neni menyadari risiko itu. “Konsekuensinya akan mengurangi biaya lain. Tapi memang kondisi keuangan kita seperti ini,” katanya.

Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah harus memilih—menjaga kesejahteraan ASN atau mengurangi ruang belanja sektor lain.

Meski begitu, Wali Kota Bontang memastikan sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas dan tidak akan dipangkas.

Di antaranya, gaji pengurus RT, insentif guru mengaji atau tokoh agama, insentif guru swasta, hingga program seragam gratis bagi pelajar. Program-program itu dianggap sebagai wajah pelayanan dasar yang tidak boleh terganggu.