Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 21 April 2026 di Samarinda. Aksi ini disebut bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan akumulasi kekecewaan publik yang dirasakan selama hampir satu tahun terakhir.

Koordinator lapangan aliansi, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari proses panjang konsolidasi lintas kelompok masyarakat. Ia membantah anggapan bahwa aksi tersebut bersifat spontan atau bermuatan sesaat.

Ini bukan gerakan tiba-tiba. Ini suara yang tumbuh dari bawah, dari masyarakat yang merasa tidak didengar,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).

Dalam tuntutannya, aliansi menempatkan isu dugaan nepotisme dan praktik dinasti politik sebagai poin sentral. Mereka menilai kekuasaan di daerah tidak boleh terpusat pada lingkaran tertentu.

“Pemerintahan itu milik rakyat, bukan milik keluarga atau kelompok tertentu,” kata Erly.

Isu ini menjadi pintu masuk kritik yang lebih luas terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat provinsi.

Tak berhenti pada aksi jalanan, aliansi juga mendorong langkah politik formal. Mereka meminta DPRD Kaltim menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan dan keputusan pemerintah daerah.

Bahkan, wacana pemakzulan mulai disebut sebagai kemungkinan lanjutan jika dugaan pelanggaran terbukti.

“Semua opsi harus dibuka. DPRD punya kewenangan itu,” ujar Erly.

Selain isu kekuasaan, kritik juga diarahkan pada kinerja pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.