apat di lingkungan Pemerintah Kota Bontang mulai berubah. Tak ada lagi meja penuh kudapan di beberapa hari tertentu. Perjalanan dinas dibatasi. Acara seremonial dibuat sesederhana mungkin. Bahkan bimbingan teknis mulai dikurangi.

Ada tekanan fiskal yang mulai terasa di Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim). Pemerintah kota kini sedang menahan laju pengeluaran agar kondisi kas daerah tetap aman di tengah ruang anggaran yang semakin sempit

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengakui kondisi keuangan daerah saat ini berjalan sangat ketat.

“Kalau dihitung, memang pas-pasan,” ujar Neni, belum lama ini.

Salah satu beban terbesar datang dari belanja pegawai. Setiap bulan, Pemkot harus menyiapkan sekitar Rp60 miliar hanya untuk membayar gaji aparatur.

Di sisi lain, target Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya juga tidak tercapai. Nilainya diperkirakan hanya sekitar Rp150 miliar.

Kondisi itu membuat ruang gerak anggaran pemerintah makin terbatas.

Saat ini, kas daerah yang tersedia berada di kisaran Rp154 miliar dari serapan triwulan pertama. Pemerintah masih berharap dana transfer pusat segera masuk pada triwulan kedua agar kondisi fiskal lebih longgar.

Meski begitu, Neni memastikan kondisi keuangan daerah belum masuk fase defisit.

“Yang penting kita tidak berutang. Semua kegiatan tetap berjalan,” katanya.

Di tengah upaya penghematan itu, muncul satu kebijakan yang cukup menyita perhatian.

Pemkot Bontang mulai mendorong pelaksanaan puasa sunnah Senin dan Kamis di lingkungan pegawai pemerintahan. Dampaknya langsung terasa pada pengeluaran rapat.

Kini, di dua hari tersebut, rapat pemerintahan tidak lagi menyediakan konsumsi.

“Sekarang rapat-rapat tidak ada konsumsi di dua hari itu. Penghematannya cukup terasa,” ujar Neni.

Menurut dia, kebijakan sederhana itu mampu memangkas biaya konsumsi hingga 50 persen.

Langkah efisiensi ini dipilih agar anggaran pemerintah bisa lebih difokuskan ke program yang langsung dirasakan masyarakat.