Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang membidik dua target penting prevalensi stunting. Pertama 14,4 persen di 2029, dan kedua 5 persen pada 2045. Target ini diusung untuk menyongsong Indonesia Emas.

Walikota Bontang Neni Moerniaeni menyatakan, visi besar Pemerintah itu membutuhkan kerja keras yang konsisten. Termasuk dalam urusan penanganan stunting.

“Penanganan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tetapi gerakan bersama," katanya, saat menjadi narasumber utama Diseminasi Audit Kasus Stunting Tahun 2025 yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Bontang di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kelurahan Kanaan, Senin (24/11/2025) kemarin.

"Kita harus mulai dari diri sendiri, lingkungan terkecil, dan memastikan budaya bersih serta perilaku sehat berjalan konsisten,” timpal Neni Moerniaeni, seperti dikutip BEKESAH.co dari unggahan resmi Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Kota Bontang di Instagram.

Meskipun data menunjukkan tren penurunan stunting dalam 8 bulan terakhir, Neni Moerniaeni mengingatkan agar semua pihak tidak cepat puas diri. Itu sebabnya, dalam paparan, dia menyoroti fase krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Neni Moerniaeni menekankan, intervensi tidak cukup hanya dengan pemberian makanan tambahan (PMT).

"Isu sanitasi seperti ketersediaan jamban sehat dan akses air bersih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan bersama," ujarnya.

Neni Moerniaeni percaya, dengan memadukan intervensi gizi, perbaikan sanitasi, dan pola asuh yang cerdas, Bontang bisa lebih cepat mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting. Menariknya, dia juga mengaitkan pencegahan stunting dengan tantangan era modern. Yakni literasi digital.

"Saya ingatkan para orang tua untuk waspada terhadap paparan konten negatif yang bisa memengaruhi pola asuh dan psikologis anak," tandas Neni Moerniaeni