Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat membuat Pemerintah Kota Bontang menghadapi tekanan fiskal yang signifikan. Di tengah keterbatasan tersebut, pemerintah daerah dituntut tetap menjalankan pembangunan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengakui berkurangnya dana transfer berdampak langsung terhadap pelaksanaan sejumlah program yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat tidak semua program prioritas dapat direalisasikan secara optimal, khususnya di sektor infrastruktur.

“Ketika dana itu dikurangi, tentu ada infrastruktur yang tidak bisa kita laksanakan,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Di sisi lain, pemerintah daerah juga didorong untuk tidak bergantung pada dana pusat. Hal ini membuat pemkot harus memaksimalkan potensi PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Namun, upaya peningkatan PAD tidak bisa dilakukan secara agresif. Pemkot tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat agar kebijakan yang diambil tidak memberatkan.

“PAD itu filosofinya tidak boleh membebani masyarakat,” katanya.

Sejumlah strategi pun disiapkan, di antaranya optimalisasi retribusi seperti parkir dan layanan daerah, serta mendorong kemudahan investasi guna meningkatkan aktivitas ekonomi.

Pemkot menilai, investasi menjadi salah satu kunci untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam jangka panjang.