KIMINFOSIGAP - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, hadir langsung dan menyerahkan 36 sertifikat tanah kepada 16 perwakilan pemerintah daerah, pemegang hak ulayat, organisasi keagamaan, serta penerima Redistribusi Tanah.

Penyerahan dilakukan saat Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bali, Rabu (26/11/2025). Pemerintah ingin memastikan kepastian hukum atas tanah dapat menggerakkan perekonomian masyarakat dan daerah.

Ia juga menyoroti pertumbuhan signifikan nilai Hak Tanggungan. Tahun lalu nilainya Rp27 triliun, kini sudah mencapai Rp36,3 triliun hingga Oktober 2025. Sertipikat menjadi modal bergerak bagi masyarakat untuk mengakses kredit dan membuka usaha.

“Artinya, manfaat sertifikasi tanah diputar kembali untuk investasi. Angkanya sebesar itu. Tanpa sertipikat, bank tidak mau,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Kanwil BPN Bali, I Made Daging, melaporkan capaian penting Bali sebagai “Provinsi Lengkap Terdaftar”. Dari estimasi 2,3 juta bidang tanah, seluruhnya kini telah terdaftar.

Namun Nusron mengingatkan bahwa pendaftaran bukan akhir. Masih banyak bidang yang belum bersertipikat, terutama milik masyarakat berpenghasilan rendah.

“Saya minta tolong, bagi masyarakat desil satu dan dua dibantu dibebaskan BPHTB-nya. Karena BPHTB ini kewenangan gubernur. Lebih baik mereka punya sertipikat daripada nanti tanahnya diserobot orang,” katanya