KIMINFOSIGAP - Kabar gembira bagi guru swasta di Kota Bontang. Pasalnya insentif dari Pemkot Bontang akan dicairkan dalam waktu dekat. Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan skema pencairan telah memasuki tahap finalisasi dan ditargetkan cair pada awal Desember mendatang.

Ia menjelaskan insentif yang dicairkan sekaligus mencakup dua bulan pembayaran. Sesuai alokasi yang sebelumnya belum tersalurkan. “Paling lambat awal Desember langsung dua bulan. Terhitung November dan Desember. Insyaallah tidak ada kendala,” kata pejabat yang akrab disapa AH ini.

Dalam kesempatan itu,  AHjuga menyinggung kondisi kesejahteraan ASN di Bontang yang dinilai cukup tinggi. Termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berada di atas rata-rata daerah lain di Kaltim. “Bontang salah satu kota yang menyejahterakan pegawai negeri. TPP-nya tinggi,” ucapnya  Menurutnya, kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga pendidik di Bontang telah memenuhi standar nasional. Bahkan, banyak di antaranya yang berprestasi di level internasional. “Standar kualifikasi guru di Bontang sudah standar, bahkan melampaui. Banyak guru yang juara di event internasional, mulai dari matematika, bahasa Inggris, dan lainnya,” tutur dia 

Prestasi tersebut juga terlihat dari capaian siswa. AH menyebut beberapa lomba cerdas cermat dan kompetisi lainnya kerap dimenangkan oleh pelajar Bontang. “Artinya ekosistem pendidikan kita berjalan baik. Kolaborasinya kuat antara orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan sekolah,”  terangnya.

Selain memastikan pencairan tahun ini, Pemkot juga menjamin bahwa insentif untuk tahun anggaran 2026 tetap aman. Pemkot telah menghitung kemampuan fiskal daerah berdasarkan proyeksi penerimaan Transfer Ke Daerah (TKD) yang dipengaruhi APBN

Menurut AH, kondisi fiskal 2026 masih stabil selama penurunan APBN tidak melebihi angka Rp800 miliar. “Kalau skema tekanan APBN turunnya sekitar Rp800 miliar, semua insentif tetap aman. Guru, guru ngaji, penyuluh agama, kader posyandu, RT, semua aman di 2026,” ungkapnya. 

Namun ia memberi catatan, jika ada perubahan signifikan seperti penurunan pendapatan negara hingga menyentuh Rp1,2 miliar atau terjadi kebijakan pemangkasan anggaran, maka penyesuaian bisa saja dilakukan. “Kalau dari Rp800 menjadi Rp1,2 triliun, tentu akan ada penyesuaian. Tapi untuk saat ini semuanya aman,” ujarnya.

Meski optimistis, AH mengingatkan ketergantungan APBN terhadap sektor sumber daya alam (SDA) membuat kondisi fiskal nasional sulit diprediksi. Menurutnya, fluktuasi harga komoditas bisa berdampak pada transfer ke daerah. “Penurunan penerimaan APBN biasanya karena harga SDA jatuh. Ini yang tidak bisa ditebak,” jelasnya.