Polemik penetapan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2025–2028 mencuat setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kaltim menyatakan penolakan tegas. Keputusan yang diumumkan Komisi I DPRD Kaltim tersebut dinilai diambil secara sepihak tanpa koordinasi dengan pihak yang berwenang secara struktural.

Wakil Ketua DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa baik pimpinan DPRD, Ketua Fraksi, maupun Ketua Komisi I yang membidangi urusan KPID tidak dilibatkan dalam proses pembahasan hingga keputusan resmi dipublikasikan.

“Intinya baik pimpinan, ketua fraksi, maupun ketua komisi menolak hasil keputusan ini. Teman-teman tidak berkoordinasi dengan Fraksi PKB, padahal ketua Komisi I itu dari PKB. Walaupun beliau sedang sakit, seharusnya tetap ada koordinasi. Keputusan kan harusnya diambil secara bersama, bukan individual,” ujar Yenni saat diwawancarai, pada Jumat, (21/11/2025).