KIMINFOSIGAP - Pemerintah Kota Bontang menargetkan enam Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini masih kosong dapat dilantik pada awal 2026. Hal ini disampaikan Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Bontang, Akhmad Suharto, saat ditemui Rabu (27/11/2025).

Suharto menjelaskan bahwa proses seleksi masih berjalan dan seluruh tahapan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Mulai dari rapat Panitia Seleksi (Pansel), penilaian melalui empat kategori, hingga penentuan tiga besar nama yang akan diusulkan.

“Masih dalam proses. Kita ikuti semua prosedurnya. Nanti jadwalnya sudah ada,” ujarnya.

Berbeda dengan mekanisme sebelumnya, kini hasil seleksi harus dilaporkan terlebih dahulu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Setelah mendapatkan persetujuan dari pusat, barulah penetapan dan pengumuman pejabat definitif dapat dilakukan

Nanti Pansel rapat dulu, hitung-hitungan semua. Ada empat kategori penilaian. Setelah itu keluar tiga besar, baru kita usulkan. Sekarang tidak bisa langsung seperti kemarin, harus ke BKN dulu. Kalau disetujui, baru ada penempatan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan para pejabat terpilih sudah dapat mulai bekerja pada Januari 2026. Namun, kepastian tersebut tetap bergantung pada rampungnya proses administrasi dan verifikasi akhir oleh BKN.

“Paling tidak kalau bisa Januari mereka sudah bisa bekerja. Teman-teman banyak yang cuti juga Desember, jadi kita sesuaikan jadwal,” pungkasnya.

Diketahui, enam posisi kepala OPD yang masih kosong saat ini masih diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt). Di antaranya: Dishub Bontang dipimpin Plt Lukman, Dispopar diisi Dasuki, Badan Pendapatan Daerah dijabat Syahruddin, Diskominfo dipimpin Sony Suwito, serta Diskop-UKMPP diisi Asdar Ibrahim